TUGAS PKn
NAMA :
ü ANANDA IGA
DWI SUKMA
ü ANISA
HIDAYATI
ü YANIAR SARI
RAHMADHANI
ü YUYUN TRI
WULANSARI
Soal PKn!
1.
Jelaskan makna pancasila sebagai sumber nilai
!
2.
Berikanlah 5 bukti bahwa pancasila benar -
benar sebagai sumber nilai !
3.
Jelaskan makna pancasila sebagai paradigma
pembangunan !
4.
Berikan perwujudan pancasila sebagai
paradigma pembangunan dalam bidang :
a) Politik
b) Ekonomi
c) Sosial
d) Budaya
e) Hankam
5.
Sebutkan butir - butir pengamalan pancasila !
6.
Buat soal !
PEMBAHASAN :
1.
Pancasila sebagai
Sumber Nilai
Di era Orde baru Pancasila sebagai
dasar negara banyak dijadikan sebagai simbol negara dan tidak dihayati serta
dilaksanakan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Akhirnya, yang masih tersisa
sebagai aset nasional dan dapat dijadikan milik bersama adalah Pembukaan UUD
1945 dengan nilai-nilai luhurnya yang menjadi satu kesatuan secara
terintegratif dengan Pancasila sebagai dasar dan sumber nilai. Meletakkan
kembali Pancasila seara terintegratif dengan pembukaan, dapat mendorong bengsa
untuk menemukan landasan berpijak yang sama, menyelamatkan persatuan, dan
kesatuan nasional yang kini sedang mengalami disintegratif. Dengan demikian,
selain sebagai dasar negara, Pancasila mengandung makna sebagai ideologi
nasional yang merupakan cita-cita dan tujuan negara.
Pancasila telah menjadi istilah resmi
sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut
bahasa maupun dari sudut sejarah. Hal tersebut dapat dilihat secara etimologi
atau secara terminologi.
Secara Etimologis
Menurut Lughatnya, Pancasila berasal
dari bahasa India, yakni bahasa Sansakerta (bahasa kasta Brahmana, sementara
bahasa rakyat jelata ialah Prakerta). Menurut Muhammad Yamin, Pancasila memilik
dua macam arti yaitu Panca artinya lima, Syila dengan (i) biasa (pendek)
panjang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, dan seronoh. Kata
sila dalam bahasa Indonesia menjadi susila artinya tingkah laku baik.
Secara Terminologi
Pada 1 Juni 1945, dalam sidang Badan
Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), perkataan Pancasila
artinya lima asas dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama
pada lima prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya. Perkataan tersebut
dibisikkan oleh temannya seorang ahli bahasa yang duduk disamping Soekarno,
yaitu Muhammad Yamin.
2. 5 bukti bahwa pancasila benar - benar
sumber nilai
a.
Nilai
Ketuhanan
Nilai
ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa
terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini
menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang
ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk
memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak
berlaku diskriminatif antarumat beragama.
b.
Nilai
Kemanusiaan
Nilai
kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku
sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati
nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
c.
Nilai
Persatuan
Nilai
persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan
rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya
terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia..
d. Nilai
Kerakyatan
Nilai
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga
perwakilan.
e. Nilai
Keadilan
Nilai Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu
tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atauun
batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya
abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat
operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh
nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan
lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai.
Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatas dapat dibuat dan
dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.
3. Jelaskan makna pancasila sebagai
paradigma pembangunan !
Kata paradigma berasal
dari bahasa Inggris “paradigm” yang berarti model, pola, atau contoh. Paradigma
juga berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai,
metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu
masyarakat tertentu.
Paradigma adalah
pandangan menasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan
suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, paradigma sebagai alat bantu
para ilmuwan dalam merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, apa yang harus
dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab dan aturan-aturan yang bagaimana
yang harus dilakukan. Suatu paradigma mengandung sudut pandang kerangka acuan
yang harus dilakukan oleh ilmuwan yang mengikuti paradigma tersebut. Dengan
suatu paradigma atau sudut pandang dan kerangka acuan tertentu, seorang ilmuwan
dapat menjelaskan sekaligus menjawab suatu permasalahan dalam ilmu pengetahuan.
Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu
pengetahuan, tetapi pada bidang lain, seperti bidang politik, hukum, sosial,
dan ekonomi. Pradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka
pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter,
serta arah dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu
dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan dari
sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan
paling dalam kehidupan manusia.
Pancasila
adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan
tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Pancasila sebagai
paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan
dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional.
Dengan demikian, paradigma sebagai alat bantu para illmuwan dalam
merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana
seharusnya dalam menjawab dan aturan-aturan yang bagaimana yang harus
dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut.Suatu paradigma mengandung sudut
pandang, kerangka acuan yang harus dijalankan oleh ilmuwan yang mengikuti paradigma
tersebut.
Dengan suatu paradigma atau sudut pandang dan kerangka acuan tertentu,
seorang ilmuwan dapat menjelaskan sekaligus menjawab suatu masalah dalam ilmu
pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di
bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum,
sosial dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai
kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur,
parameter, arah,tujuan.
Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia.
Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia.
Pancasila sebagai paradigma dijabarkan dalam pembangunan sehingga
proses dan hasil pembangunan sesuai dengan Pancasila. Misalnya :
a.
Pembangunan tidak boleh
bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan
tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis.
b.
Pembangunan tidak boleh
bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani Ideologi tertentu dan
mengabaikan manusia nyata.
c.
Pembangunan harus menghormati
HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan
menghormati harkat dan martabat bangsa.
d.
Pembangunan dilaksanakan
secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan
pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka.
e.
Pembangunan diperioritaskan
pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka
yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Kemiskinan
struktural, adalah kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya individu atau
warga Negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur-struktur sosial yang
tidak adil.
Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai:
1. Cita-cita bangsa Indonesia
2. Jiwa bangsa.
3. Moral Pembangunan.
4. Dasar negara Republik Indonesia.
1. Cita-cita bangsa Indonesia
2. Jiwa bangsa.
3. Moral Pembangunan.
4. Dasar negara Republik Indonesia.
Itulah pentingnya paradigma bagi
bangsa dan negara kita, kita menjadi satu visi dalam membangun negeri menjadi
negeri yang maju dengan arah dan tujuan yang jelas. Cara atau metode dapat
berubah atau berbeda dalam memajukan negeri tetapi arah dan visinya sama yaitu
berdasarkan Pancasila.
4.
Perwujudan pancasila sebagai paradigma pembangunan
a)
Dalam bidang politik
Warga Indonesia sebagai warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau
pelaku politik, bukan sekedar sebagai objek politik. Karena pancasila bertolak
dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan rakyat
dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia
sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat.
Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila demokrasi bukan
otoriter.
Berdasarkan hal tersebut
sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan, yaitu
terletak pada sila empat pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem
politik berdasarkan pada asas - asas moral daripada sila - sila pada pancasila.
Oleh karena itu, secara berturut - turut sitem politik Indonesia dikembangkan
atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan dan
moral keadilan. Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara
negara dikembangkan atas dasar moral tersebut hingga menghasilkan perilaku
politik yang santun dan bermoral.
b)
Dalam bidang ekonomi
Sesuai dengan
paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan pembangunan ekonomi
berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi
harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan yaitu pada sila kesatu
pancasila dan kemanusiaan yaitu pada sila ke dua pancasila. Pancasila bertolak
dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek sistem ekonomi yang
berdasarkan pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan
kekeluargaan. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistis
akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang
baik adalah sistem ekonomi yang meghargai hakikat manusia, baik selaku mahkluk
individu, sosial, mahkluk pribadi maupun sebagai mahkluk Tuhan. Sistem ekonomi
yang berdasarkan pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya
mrnguntungkan individu - individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem
ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang
tidak mengakui kepemilikan individu.
Kebijakan ekonomi
memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat dan harus mampu mewujudkan
perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat (
tidak seperti selama orde baru yang telah berpihak pada ekonomi besar /
konglomerat).
Politik ekonomi
kerakyatan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi
rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan usaha menengah sebagai pilar
utama pembangunan perekonomian disusun sebagai perekonomian nasional. Oleh
sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasrkan atas kekeluargaan.
Ekonomi kerakyatan akan mampu menegmbangkan progam - progam konkret pemeritah
daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan
keadilan dan pemerataan pembanguna
daerah dengan memiliki ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan
daerah/rakyat dalam berekonomi sehingga lebih adil, demokratis, trasparan, dan
partisipatif dalam ekonomi kerakyatan pemerintah pusat (negara) yang demokratis
berperan memaksakan pematuhan peraturan - peraturan yang bersifat melindungi
warga atau meningkatkan kepastian hukum.
Oleh karena itu,
sitem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang
bertujuan pada kesjahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi Indonesia
juga tidak dapat dipisahkn dari nilai - nilai moral kemanusiaan. Pembangunan
ekonomi harus mapu menghindari diri dari bentuk - bentuk persaingan bebas
monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasa, ketidak
adilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara ekonomi pancasila juga
memiliki arti bahwa pihak swasta yang bisa mandiri dilindungi hak - haknya
untuk mengembangkan usahanya, sedangkan untuk pihak - pihak yang masih belum
bisa mengembangkan usahanya akan dibantu oleh pemerintah dalam mengmbangkan
usahanya.
c)
Dalam bidang sosial
Nilai
pancasila merupakan suatu upaya untuk menjawab persoalan-persoalan yang cukup
vital dalam kehidupan manusia. Nilai pancasila merupkan cara manusia menjawab
baik secara pribadi atau masyarakat terhadap masalah-msalah yang mendasar dalam
hidupnya. Nilai tersebut merupakan suatu sistem yang didalamnya terdiri dari
konsep- konsep yang hidup dalam dalam alam pikiran sebagian besar warga
masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat dalam hidup.
Nilai budaya akan mempengaruhi pandangan hidup, sistem normatif moral dan seterusnya hingga akhirnya pengaruh itu sampai pada hasil tindakan manusia. Clyde kluckhohn dan florence kluckhohn membagi 5 masalah mndasar bagi hidup manusia yang menyangkut nilai budaya pancasila.
Nilai budaya akan mempengaruhi pandangan hidup, sistem normatif moral dan seterusnya hingga akhirnya pengaruh itu sampai pada hasil tindakan manusia. Clyde kluckhohn dan florence kluckhohn membagi 5 masalah mndasar bagi hidup manusia yang menyangkut nilai budaya pancasila.
1.
masalah hakekat hidup manusia
2.
masalah hakekat karya
manusia
3.
masalah mengenai kedudukan
manusia dalam ruang dan waktu
4.
masalah hakekat hubungan
manusia dengan alam sekitarnya
5.
masalah hakekat hubungan
manusia dengan sesamanya
kelima maalah nendasar tersebut diserti denga orientasi yang memiliki kekhususan tersendiri dari masing-masing poin tersebut.
kelima maalah nendasar tersebut diserti denga orientasi yang memiliki kekhususan tersendiri dari masing-masing poin tersebut.
Artinya metode berbagai kebudayaan mengkonsepkan
masalah-masalah universal tersebut dapat berbeda-beda meskipun kemungkinan
untuk berbeda sangat beda.
Nilai budaya dengan masing-masing cakupannya diatas bisa
mempengaruhi pandangan hidup yang dipakai oleh masyarakat dalam menentukan
nilai kehidupan. Bagaimana masyarakat memandang aspek hubungan dalam hidup dan
kehidupan yakni hubungan manusia dengan yang transenden. Hubungan dengan diri
sendiri dan hubungan manusia dengan sesama mahluk yang lain.
Dalam bahasa notonagoro dikenal dengan istilah-istilah
kedudukan kodrat, susunan kodrat, dan sifat kodrat manusia.
Hal-hal diatas dapat menjelaskan kedudukan pancasila dalam arti bahwa pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang positif yang digali dari bangsa indonesia sendiri.kelima sila dalam pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu sama lainnya. Namun terkdang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasik keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya.
Hal-hal diatas dapat menjelaskan kedudukan pancasila dalam arti bahwa pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang positif yang digali dari bangsa indonesia sendiri.kelima sila dalam pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu sama lainnya. Namun terkdang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasik keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya.
d)
Dalam bidang budaya
Mengandung
pengertian bahwa pancasila adalah etos budaya persatuan dalam masyarakat majemuk.
Semboyan Bhineka Tunggal Ika dan pelaksanaan UUD 45 yang menyangkut pembangunan
kebudayaan bangsa hendaknya menjadi perioritas, karena kebudayaan nasional
diperlukan sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan.
Berdasar sila persatuan
Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan
terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam dari seluruh wilayah
Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa.
Perlu ada pengakuan
dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa
Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa.
Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kecemburuan,
kesenjangan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.
e)
Dalam bidang hankam
Salah satu
tujuan benegara Indonesia adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tupah darah Indonesia. Hal ini
mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara
negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar
tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh
komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).
Sistem pertahanan
yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya
nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh peerintah dan
diselenggarakan secara total terpandu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala
ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran
atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
Sistem ini pada
dasrnya sesuai dengan nilai - nilai pancasila, dimana pemerintahan dari rakyat
( individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan
negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan
keaman telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No.3 tahun
2002 tentang pertahanan negara.
Dalam UU tersebut
dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan
hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keuntungan dan tetap tegaknya negara
kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang - undang
dasar 1945.
Dengan ditetapkan
Uud 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang didalamnya terdapat 3
kelompok materi muatan konstitusi, yaitu :
1. Adanya perlindungan terhadap HAM,
2. Adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasarkan, dan
3. Adanya pemabgian dan pembatasan tugas - tugas ketatanegaraan yang juga
mendasar sesuai dengan UUD 1945, yang didalamnya terdapat rumusan pancasila
pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dr UUD 1945 atau merupakan bagian dari
hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, ia mengandung segi positif dan
segi negatif. Segi positifnya, pancasila dapat dipakakan berlakunya (oleh
negara); segi negatifnya , pembukaan dapat diubah oleh MPR - sesuai dengan ketentuan
pasal 37 UUD 1945.
Hukum tertulis
seperti UUD - termasuk perubahannya -, demikian juga UU dan peraturan perundang
- undangan lainnya, harus mengacu pada dasar negara (sila - sila pancasila
dasar negara).Dalam kaitannya dengan pancasila sebagai paradigma pengembangan
hukum, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila
- sila dalam pancasila
Dengan demikian,
substansi hukum yang dikembangkan harus
merupakan perwuudan atau penjabaran sila - sila yang terkandung dalam pancasila.
Artinya substansi produk hukum merupakan karakter produk responsif (untuk
kepentingan rakyat dan merupakan aspirasi rakyat).
5.
Sebutkan
butir - butir pengamalan pancasila !
Isi
butir butir pancasila:
1) Ketuhanan
Yang Maha Esa
a) Bangsa
Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.
b) Manusia
Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama
dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.
c) Mengembangkan
sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut
kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
d) Membina
kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.
e) Agama
dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut
hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
f) Mengembangkan
sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing.
g) Tidak
memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada
orang lain.
2) Kemanusiaan
Yang Adil dan Beradab
a) Mengakui
dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa.
b) Mengakui
persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa
membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan
sosial, warna kulit dan sebagainya.
c) Mengembangkan
sikap saling mencintai sesama manusia.
d) Mengembangkan
sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
e) Mengembangkan
sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
f) Menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
g) Gemar
melakukan kegiatan kemanusiaan.
h) Berani
membela kebenaran dan keadilan.
i) Bangsa
Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
j) Mengembangkan
sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3) Persatuan
Indonesia
a) Mampu
menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan
negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
b) Sanggup
dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
c) Mengembangkan
rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
d) Mengembangkan
rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
e) Memelihara
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
f) Mengembangkan
persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
g) Memajukan
pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4) Kerakyatan
yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
a) Sebagai
warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
b) Tidak
boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
c) Mengutamakan
musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
d) Musyawarah
untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
e) Menghormati
dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
f) Dengan
i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan
musyawarah.
g) Di
dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan
golongan.
h) Musyawarah
dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
i) Keputusan
yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang
Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran
dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
j) Memberikan
kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan
pemusyawaratan.
5) Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
a) Mengembangkan
perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan
kegotong royongan.
b) Mengembangkan
sikap adil terhadap sesama.
c) Menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban.
d) Menghormati
hak orang lain.
e) Suka
memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
f) Tidak
menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang
lain.
g) Tidak
menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup
mewah.
h) Tidak
menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan
umum.
i) Suka
bekerja keras.
j) Suka
menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan
kesejahteraan bersama.
k) Suka
melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan
sosial.
Daftar Pustaka
SOAL !
1.
Ideologi adalah kesadaran palsu. Pendapat ini dikemukakan oleh....
a.
Karl Marx
b.
Jorge Larrin
c.
Nicollo Machiavelli
d.
Louis Althusser
e.
Antoine Destut de Tracy
2. Istilah Ideologi dalam penerapan idea atau
gagasan-gagasannya, lebih banyak berhubungan dengan ilmu....
a. Hukum
b. Politik
c. Ekonomi
d. Pemerintahan
e. Sosial-budaya
3. Kemampuan Ideologi untuk mempengaruhi dan menyesuaikan
diri dengan perkembangan masyarakat merupakan salah satu dimensi ideologi,
yaitu....
a. Realita
b. Idealisme
c. Normativitas
d. Relativitas
e. Fleksibilitas
4. Pokok persoalan yang dibahas dalam
masa sidang I BPUPKI adalah....
a. Hubungan negara
dengan agama
b. Rancangan hukum
dasar
c. Wilayah negara
d. Bentuk negara
e. Dasar negara
5. Piagam Jakarta disusun oleh wakil golongan kebangsaan
dan islam yang tergabung dalam....
a. Panitia Dasar
Negara
b. Panitia Delapan
c. Panitia Sembilan
d. Panitia Sebelas
e. Panitia Perancang
UUD
6. Mana yang merupakan ciri ideologi
terbuka?
a. Nilai-nilainya
dipaksakan dari luar
b. Berlaku untuk semua aspek kehidupan
c. Isinya tidak
langsung operasional
d. Merupakan
kerangka gagasan yang beku dan mati
e. Keberlakuan
isinya mutlak
7. Tiga fungsi pokok Pancasila
adalah....
a. Pandangan hidup,
tujuan hidup, nilai hidup
b. Pandangan hidup, ideologi, dasar
negara
c. Lambang negara,
jiwa bangsa, ideologi
d. Dasar negara,
lambang negara, pertahanan negara
e. Pemersatu,
penguat, pengokoh
8. Bangsa kita tidak dapat menutup diri dari pengaruh
budaya yang datang dari luar, yang penting bagi kita adalah....
a. Memilih
kebudayaan mana yang baik dan mana yang tidak baik
b. Menerima
kebudayaan asing yang sangat kita perlukan saja
c. Menerima semua budaya
luar untuk mengejar ketinggalan
d. Menyerap kebudayaan dari luar yang
sesuai dengan kepribadian bangsa
e. Menolak semua
nilai-nilai asing demi kelestarian budaya bangsa
9. Pancasila sebagai sebuah dasar
negara memuat sebuah nilai dasar, yakni....
a. Nilai yang tercermin dalam setiap
kehidupan nyata rakyat Indonesia
b. Nilai yang
terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat
c. Nilai yang
terwujud dalam kehidupan hukum pemerintahan]
d. Nilai yang
berasal dari budaya atau kultur bangsa Indonesia
e. Nilai yang dalam
penerapannya lebih didominasi oleh norma hukum
10. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia
Apa maksud ungkapan
di atas?
a. Memberikan corak khas bagi bangsa
Indonesia
b. Tradisi bangsa
Indonesia berbuat sesuai dengan norma
c. Bangsa asing
mengenal Indonesia dari kepribadiannya
d. Semua rakyat
Indonesia berperilaku dengan baik
e. Diwarisi dari
nenek moyang
11. Secara yuridis konstitusional
dasar negara Pancasila lahir pada tanggal....
a. 1 Juni 1945
b. 22 Juni 1945
c. 29 Mei 1945
d. 17 Agustus 1945
e. 18 Agustus 1945
12. Suatu model atau pola berpikir sebagai upaya untuk
melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut....
a. Pola pembangunan
b. Strategi
pembangunan
c. Paradigma pembangunan
d. Rencana
pembangunan
e. Upaya pembangunan
13. Pembangunan nasional merupakan usaha bangsa untuk
melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain. Ini menunjukkan bahwa
pembangunan nasional merupakan....
a.
Internasionalisasi
b. Emansipasi bangsa
c. Modernisasi
d. Humanisasi
e. Globalisasi
14. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang berlandaskan
paradigma Pancasila, dimaksudkan agar....
a. Pembangunan
berjalan seimbang
b. Terwujudnya masyarakat maju
c. Menghasilkan
produk kompetitif
d. Menghasilkan
manusia bermoral
e. Terwujudnya
masyarakat madani
15. Agar pembangunan dapat terarah dan bermamfaat bagi
manusia, syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut,kecuali....
a. Menghormati hak asasi manusia
b.
Meningkatkan kebutuhan manusia
c. Harus demokratis
d. Menciptakan taraf minimun keadilan sosia
e. Arahnya ditentukan oleh seluruh masyarakat
16. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan....
a. Seluruh masyarakat Indonesia
b. Seluruh sektor
kehidupan kita
c. Seluruh kebutuhan
umat manusia
d. Yang meliputi
semua bidang
e. Yang meliputi
bidang sosial budaya
17. Penduduk dalam jumlah besar, apabila dibina secara
efektif dan merupakan pembangunan untuk....
a. Menggerakkan pembangunan masa depan
b. Menyerap teknologi tepat guna
c. Memperluas lapangan kerja dimasa depan
d.
Meningkatkan tenaga kerja yang produktif
e. Menciptakan lapangan pekerjaan dipedasaan
18. Bila dalam kehidupan bermasyarakat kita menjunjung
tinggi harkat dan martabat orang lain, hal ini sejalan dengan pengamalan sila
....
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima
19. Peran aktif siswa untuk keberhasilan pembangunan
nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah....
a. Berperan aktif
dalam pembangunan sekolah
b. Aktif dalam
kegiatan di sekolah setiap saat
c. Datang ke sekolah
tepat waktu setiap hari
d. Tekun, rajin belajar, serta suka
bekerja keras
e. Aktif dalam
kegiatan sekolah di masyrakat
20. Masyarakat Indonesia dalam era globalisasi dibanjiri
dengan informasi dan produksi luar negeri, meskipun demikian banyak contoh yang
menunjukkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia, antara lain dengan.....
a. Menggunakan hasil buatan sendiri
b. Berkunjung ke daerah wisata kalau
mampu
c. Mendirikan tempat istirahat jika
mempunyai uang
d. Kewiraswastaan di daerah yang padat
penduduknya
e. Mengentaskan rakyat dan desa
tertinggal
21. Dalam istilah “sistem
pemerintahan” kata sistem berarti....
a. Susunan teratur dari pandangan, teori, asas dan
sebagainya
b. Seperangkat unsur yang saling berkaitan membentuk
totalitas
c. Proses melaksanakan suatu kegiatan
d. Cara atau metode
e. Semua
jawaban di atas benar
22. Pemerintahan dalam arti luas
adalah....
a. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif
dalam suatu negara
b. Pelaksana kekuasaan legislatif dan
eksekutif dalam suatun negara
c. Pelaksana kekuasaan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara
d. Pelaksana kekuasaan legislatif dan
yudikatif dalam suatu negara
e. Pelaksana kekuasaan legislatif,
yudikatif, dan federatif dalam suatu negara
23. Menurut Polybius, demokrasi adalah bentuk pemerintahan
yang akan lahir sebagai reaksi terhadap....
a. Pemerintahan
Monarkhi
b. Pemerintahan
Tirani
c. Pemerintahan
Aristokrasi
d. Pemerintahan Oligarkhi
e. Pemerintahan
Oklokrasi
24. Dalam pelaksanaannya, bentuk pemerintahan republik
dapat dibedakan atas republik absolut, konstitusional, dan....
a. Demokrasi
b. Eksraparlementer
c. Parlementer
d. Kerakyatan
e. Presidensial
25. Contoh negara yang menganut sistem
pemerintahan parlementer adalah....
a. Filipina
b. Indonesia
c. Amerika Serikat
d. Inggris
e. Australia
26. Negara yang menggunakan sistem
pemerintahan presidensial adalah....
a. Inggris
b. Jepang
c. Malaysia
d. Australia
e. Amerika serikat
27. Menurut Aristoteles “bentuk
pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang
pemerintahannya untuk kepentingan rakyat”adalah....
a. Demokrasi
b. Politik
c. Aristokrasi
d. Monarki
e. Oligarki
28. Oklokrasi merupakan bentuk
pemerintahan....
a. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran
(sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan
b. Bentuk pemerintah yang dipegang oleh orang-orang yang
ingin mencapai kemashyuran dan kehormatan
c. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata
d. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan
yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan
e. Bentuk
pemerintahan yang dipegang rakyat yang mementingkan dirinya sendiri
29. Berikut adalah ciri-ciri sistem
pemerintahan parlementer, kecuali....
a.
Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
b. Pemusatan kekuasaan ke tangan parlemen
c. Semua anggota
kabinet merupakan anggota perlemen
d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
e. Parlemen dapat membubarkan kabinet
30. Dalam sistem pemerintahan
presidensial, Presiden tidak berwenang untuk....
a.
Membubarkan parlemen atau badan legislatif
b. Membentuk kabinet sebagai pembantunya
c. Memberhentkan
para menteri
d. Menjalankan
fungsi sebagai kepala negara
e. Menjalankan
fungsi sebagai kepala pemerintahan
31. Prinsip-prinsip sistem
pemerintahan parlementer pada hakikatnya merupakan....
a. Intisari kebiasaan ketatanegaraan dan hasil pemikiran
para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
b. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di Amerika Serikat
c. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan
Inggris
d. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi Amerika
serikat
e.
Intisari kebiasaan ketatanegaraan di kerajaan Inggris
32. Berikut merupakan kelemahan sistem
pemerintahan Parlementer, kecuali....
a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada
mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan
oleh parlemen
b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak
bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu
kabinet dapat bubar
c. Kabinet dapat mengendalikan palemen, hal ini terjadi
bila para anggota kabinet partai mayoritas
d. Parlemen menjadi termpat kederisasi bagi jabatan-jabatan
eksekutif, pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimamfaatkan dan menjadi
bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
e. Adanya
pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi
berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
33. Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan
pemerintahan dalam arti yang sebernarnya.....
a. Presiden dan menteri-menterinya
b. Presiden bersama
dengan DPR
c. Presiden dan
wakil presiden
d. Kepala negara
dengan menteri
e. Presiden dengan
perdana menteri
34. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di
awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949 adalah...
a. Undang-Undang Dasar 1945
b.
Konstitusi RIS 1949
c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
d. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
e. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
35. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada
masa antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 adalah....
a. Undang-Undang
Dasar 1945
b. Maklumat
Pemerintah 14 November 1945
c. Konstitusi RIS
1949
d. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
e. Dekrit Presiden
1959
36. Dalam sistem Check and Balances di Indonesia, pihak MPR
mempunyai wewenang untuk....
a. Mengawasi
pemrintah/ eksekutif dengan sejumlah hak pengawasan
b. menyetujui/
menolak mnyetujui perjanjian internasional
c. Memberhentikan Presiden dan wakil
presiden atas usulan DPR
d. Memberi
pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta
e. Memberi
pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
37. Menurut UUD 1945 yang sudah diamandemen, sistem
pemerintahan yang harus dijalankan di Indonesia adalah....
a. Campuran
b.
Quasi-presidensial
c. Quasi-parlementer
d. Presidensial
e. Parlementer
38. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yang
terdapat di Indonesia adalah....
a. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang
berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat
mengarah otoriter
b.
Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif
lancar dan tidak terjadi krisis kabinet
c. Pemerintahan dapat berlangsung dengan baik bila mendapat
dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga kebijakan dan keputusan-keputusan
eksekutif dapat terlaksana
d. Produk hukum belum banyak memihak kepentingan rakyat,
demikian juga aparat penegak hukum
e. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang
jujur, bersih, dan professional, program-program pemerintah tidak berjalan
efektif dan populis (berpihak kepada rakyat)
39. Salah satu kelemahan atau keburukan yang menonjol dari
sistem pemerintahan parlementer adalah.....
a. Sering terjadi krisis kabinet
b. Program pemerintahan cebderung terhambat
c. Kabinet
dapat dijatuhkan kapan saja
d. Pemerintahan cenderung stabil
e. Berpengaruhnya pengawasan DPR
40. Berikut ini adalah kelebihan pelaksanaan sistem
pemerintahan RI yang berdasarkan UUD 1945 dibanding dengan sistem pemerintahan
negara lain, kecuali....
a. Sistem pemerintahan kita menganut pembagian kekuasaan
bukan pemisahan kekuasaan
b. Presiden lebih efektif dan efisien dalam menjalankan
kekuasaan pemerintahan
c. Indonesia tidak hanya menganut trias politica, tetapi
juga menerapkan saptapraja
d. Sistem pemerintahan cenderung personal power sehingga
peran rakyat kurang maksimal
e. Tidak ada partai oposisi sehingga antara pemerintah yang
berkuasa dengan partai yang kalah saling menjatuhkan
0 komentar:
Posting Komentar